Jurnal Bawaslu DKI Jakarta merupakan jurnal yang terbit setiap 4 (empat) bulan sekali, yakni pada bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal ini memuat hasil pemikiran dan penelitian yang dilakukan secara ilmiah berkaitan tentang isu Pemilu dan Pemilihan dalam perspektif hukum pemilu, demokrasi dan politik, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perluasan wawasan dan referensi ilmu kepemiluan. Jurnal ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. p-ISSN: 2541-2078 (cetak) & e-ISSN: 2987-3444 (online).
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerahk Khusus Ibukota Jakarta
Pemungutan Suara Ulang Dan Susulan Di Provinsi Dki Jakarta Pada Pemilu 2024
Abstrak: Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan pada pemilu tahun 2024 hingga saat ini masih menyisakan persoalan yang mengganjal. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU dan PSL. Namun dalam prakteknya, sebagian PSU dan PSL dilakukan dengan latar belakang penyebab di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampaui limit waktu yang telah ditentukan. Persoalan ini kian rumit, mengingat keputusan untuk melaksanakan PSU dan PSL mengandung konsekuensi yang tidak sederhana menyangkut penyediaan anggaran, kesiapan logistik, anjloknya tingkat kehadiran pemilih hingga tensi politik lokal yang meninggi. PSU dan PSL yang semula diharapkan sebagai panasea ternyata tak sepenuhnya mujarab mengobati persoalan administrasi Pemilu yang terjadi di tempat pemungutan suara maka perlu penguatan Kapasitas kepada seluruh jajaran KPPS untuk dilaksanakan Bimtek agar menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu pemetaan Lokasi TPS yang Rawan Banjir yang dilakukan pleh KPU Kota, PPK ataupun PPS jangan sampai lalai dalam menyiapkan atau menyimpan logistik agar tidak terjadi Pemungutan dan Penghitungan Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang. Kata Kunci: Pemungutan suara ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, Bawaslu DKI Jakarta.
Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 : Dinamika Dan Evaluasi
Abstrak Penelitian ini hendak menjawab permasalahan tentang pengaruh konfigurasi kepentingan politik dalam proses pembentukan norma hukum tentang kepesertaan pemilu dalam undang-undang pemilu di Indonesia sejak era orde lama hingga era reformasi. Melalui kajian dengan pendekatan sejarah hukum, terlihat kepentingan politik rezim dan partai penguasa untuk melakukan pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dalam sistem politik otoritarian di era orde baru, yang berbeda dengan praktek di era Orde Lama dan awal era Reformasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) melalui fungsi constitutional review dapat mencegah upaya pembatasan kepesertaan pemilu di era Reformasi melalui beberapa Putusan yang telah dihasilkannya. Meskipun penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk mengefektifikan pemerintahan presidensil, namun langkah ini harus dilakukan dengan tetap menjamin hak politik, keadilan dan kesetaraan perlakukan. Digitalisasi Pemilu memiliki potensi masalah yang muncul yakni: Pertama, penyalahgunaan identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. Kedua, mekanisme perbaikan data Sipol atas identitas individu yang disalahgunakan. Ketiga, mekanisme verifikasi faktual kepengurusan dan anggota terhadap penyalahgunaan individu dalam Sipol. Keempat, jaminan perlindungan hak individu yang data/identitasnya disalahgunakan ke dalam Sipol. Kelima, perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi dalam system. Keenam, penduduk di daerah tapal batas atau daerah pemekaran yang administrasi kependudukannya belum update dengan daerah sesuai domisili tetap penduduk tersebut. Terakhir, tidak dapat mengidentifikasi data ganda antar partai. Kata Kunci: Digitalisasi, Pendaftaran, Partai Politik
Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024
Abstrak Penelitian ini membahas Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024 Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran integritas pemilu pada pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, kedua mengapa aplikasi Sirekap Bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui rencana yang disusun atau prosedur penelitian dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian terkait Pelanggaran Kodek Etik Panitia pemilihan Ad Hoc yang tidak profesional, melanggar dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah malpraktek pemilu yang mengakibatkan kepercayaan publik menurun terhadap proses penyelanggaraan pemilu terutama aplikasi Sirekap yang bermasalah dan tidak akurat. Kata Kunci : Integritas, Kode Etik, Sirekap
Potret Penyelesaian Keberatan Dan Laporan Saksi Pada Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu 2024
ABSTRAK Pemilihan umum (pemilu) 2024, terutama tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara -- baru saja berakhir pada 20 Maret 2024. Namun demikian, kerumitan teknis penyelenggaraan pemilu pada tahapan pemilu tersebut memberikan kontribusi terhadap adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dan/atau PPK, terutama yang terkait dengan selisih penghitungan suara dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari calon anggota legislatif (caleg) dan/atau partai politik peserta pemilu. Akibatnya, banyak keberatan dan laporan saksi dalam proses pemilu tersebut, dan tidak diselesaikan dengan baik oleh KPU pada berbagai tingkatan, termasuk KPPS dan PPK. Sejumlah pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 sudah mengatur penyelesaian keberatan dan laporan saksi pada proses pemilu tersebut. Namun, KPU pada berbagai tingkatan termasuk KPPS dan PPK tidak mampu menyelesaikan keberatan dan laporan saksi tersebut, karena diduga Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 dan Peraturan KPU No.5 Tahun 2024 tidak senapas dan sejalan dengan maksud pengaturan yang ada di UU No.7 Tahun 2017, sehingga status penyelesaian tersebut tidak final di tingkat TPS dan/atau kecamatan. Karena itu, banyak hal yang perlu diperbaiki, sehingga keberatan dan laporan saksi dapat diselesaikan sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, atau paling tinggi selesai di tingkat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan. Di antaranya, pertama, melakukan uji materi (judicial review) terhadap Peraturan KPU tersebut di atas kepada Mahkamah Agung (MA). Kedua, mendorong penyelesaian keberatan dan laporan saksi sebagai akibat dari pelanggaran administrasi pemilu -- melalui mekanisme penyelesaian cepat dan sederhana (segera ada koreksi dan perbaikan terhadap keberatan), serta mekanisme banding satu tingkat. Ketiga, mengembalikan posisi Bawaslu pada berbagai tingkatan sebagai “wasit” yang melaksanakan kewenangan pengawasan dan menjalankan mekanisme check and balances dalam penanganan keberatan dan laporan saksi tersebut. Kata kunci : pemilu ; KPU pada berbagai tingkatan; Bawaslu pada berbagai tingkatan ; keberatan dan laporan saksi ; mekanime penyelesaian ; pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
Urgensi Evaluasi Sistem Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Serentak 2024
Abstrak: Evaluasi Sistem Rekapitulasi Suara pada Pemilu adalah suatu keharusan dalam umum. Keandalan sistem, akurasi, transfaransi dan integritas proses pemungutan dan penghitungan suara adalah kunci utama dalam memastikan terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil serta untuk memperkuat fondasi demokrasi. Mengeksplorasi, mengidentifikasi tantangan dan potensi masalah yang dapat memengaruhi integritas hasil pemilihan merupakan obyek penelitian ini untuk melihat urgensi evaluasi sistem rekapitulasi suara dalam pemilu. Melalui analisis mendalam terhadap sistem yang ada, termasuk teknologi yang digunakan dan prosedur yang diterapkan, studi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan terus-menerus dan pembaruan sistem untuk mengatasi kelemahan dan menjaga kepercayaan publik. Dengan melakukan evaluasi secara transparans diharapkan dapat memperbaiki sistem rekapitulasi suara menjadi lebih dapat diandalkan, dipercaya dan mendapatkan legitamasi. Kata Kunci: Urgensi Evaluasi, sistem Rekapitulasi PEMILU, Pemilu Serentak 2024
Problematika Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2024
Abstrak Artikel ini membahas tentang problematika pemilihan umum dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pada tanggal 14 Februari 2024, tahapan penting dalam pemilu yang seringkali memunculkan masalah adalah tahap pemungutan dan penghitungan suara. Artikel ini menyajikan hasil pemantauan di 30 Provinsi di Indonesia oleh Forum Komunikasi Dekan FISIP (FK-DKISIP) dan Ketua Sekolah Tingggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi lapangan dari FK-DKISIP dan Studi pustaka. Penelitian menemukan pentingnya fungsi KPU dan jajarannya sampai ke tingkat bawah (KPPS) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta tugas Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat bawah (PTPS) . KPU perlu untuk mengintensifkan diseminasi informasi tentang aspek-aspek pemungutan suara kepada masyarakat, melaksanakan pelatihan tentang aspek-aspek teknis kepada anggota KPPS secara intensif, perlunya pertimbangan untuk diangkatnya kembali anggota KPPS lama yang telah berpengalaman, perlunya peninjauan kembali penggunaan aplikasi Sirekap atau sejenis untuk pemilu yang akan datang, perlunya penggunaan teknologi penghitungan dan rekapitulasi suara dengan sistem digital sidik jari untuk menjamin akurasi data. Bagi Bawaslu perlunya peningkatan insentifitas kualitas pengawasan dalam bentuk bimtek dan sejenis untuk meningkatkan profesioalitas dan integritas sebagai pengawas pemilu. Serta yang paling penting adalah perlunya partisipasi rakyat Indonesia untuk menjamin kualitas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Kata Kunci: Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilu 2024, KPU, BAWASLU
Penguatan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
Abstrak Pelaksanaan pemilu maupun pilkada berlangsung tidak lepas dengan dinamika terjadinya kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Masalah ini tidak lepas dengan sumber daya manusia (SDM). Pengutatan sumber daya manusia penting untuk dilakukan sebagai upaya antisipasi peningkatan pelayanan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Maka dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) artikel ini menjelaskan perlu adanya mapping kendala-kendala yang dihadapi badan ad hoc penyelenggara pemilu, perlu adanya strategi penguatan Sumber Daya Manusia dengan konsep pemberian materia yang lebih inklusif bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu, selanjutnya perlu adanya sertifikasi profesionalisme bagi penyelenggara pemilu. Ketiga hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Kata Kunci: SDM, Pemilu, Pengawas Pemilu
Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Provinsi Dki Jakarta Pada Pemilu 2024
Abstrak: Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan tahapan puncak pemilihan umum serentak Tahun 2024, kunci penting dari sebuah proses demokrasi melalui pemilian umum yakni dengan melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara salah satunya dengan cara melakukan pemetaan TPS rawan yang dikelompokkan dengan beberapa kategori seperti TPS rawan agar mencegah tidak terjadi pelnggaran-pelanggaran saat pelaksanaaan pemungutan dan Penghitungan suara di TPS. Ada beberapa kerawanan yang dipetakan oleh Bawaslu DKI Jakarta diantaranya Pertama, Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb), Kedua, TPS ada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan /atau gempa). Ketiga, Ada TPS yang memiliki potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK). Keempat, Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, dan yang kelima Lokasi TPS yang terkendala jaringan internet di lokasi TPS. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara langsung dan melekat agar bisa memastikan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dan datang ke TPS untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata Kunci: Pemungutan dan penghitungan suara, pemilu 2024, DKI Jakarta.
Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki arti dan peran sangat penting. Kampanye sesuai aturan berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2023. Rentang waktu yang memadai untuk memberi eduksi politik sekaligus memersuasi pemilih sebelum menentukan pilihan mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi praktiknya tidak semudah itu. Banyak tantangan yang muncul, antaralain mewabahnya hoaks yang memapar ragam kanal komunikasi warga. Hoaks berbentuk informasi tulisan, gambar, video yang disebar melalui ragam modus, sangat mengkhawatirkan. Ini salah satu tantangan utama yang dihadapi di kampanye di Pemilu 2023, karena teknologi komunikasi yang semakin berkembang pesat terutama ragam aplikasi yang tersedia di gadget atau smart phone dan media sosial yang dipakai dan dipertukarkan warga.
STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU DI DAERAH MENGHADAPI TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024
Salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) adalah kampanye. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik dua arah antara kontestan pemilu dengan pemilih. Komunikasi politik perlu dilakukan agar terikat hubungan timbal balik kontestan dengan warga negara sebagai pemilih. Ikatan akan terbentuk manakala ada kesamaan kepentingan, kebutuhan, harapan pemilih dengan visi politik yang dijanjikan oleh kontestan. Pengalaman pada pemilu 2019, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye seperti melakukan kampanye di luar jadwal, peserta pemilu melakukan sosialisasi dengan sebelum daftar calon ditetapkan dan sebelum tahapan kampanye di mulai, beredarnya berita hoax di media sosial, kampanye yang menyinggung politisasi SARA, beredarnya politik uang pada masa kampanye, mobilisasi peserta kampanye, pelibatan pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta kampanye serta muncul konflik horizontal antar pendukung Peserta Pemilu. Tulisan ini hendak menganalisis tiga hal yakni pertama mengapa tahapan kampanye rentan dengan pelanggaran ataupun sengketa. Kedua mengapa banyak pelanggaran yang tidak dapat dicegah, tidak tertangani atau tidak adanya pemberlakuan sanksi. Ketiga apa solusi yang bisa dilakukan sebagai strategi memperkuat kelembagaan Bawaslu di Daerah. Kata kunci : Pemilu, Kampanye, Strategi, Bawaslu
Kampanye Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih. metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye juga cenderung masih belum secara serius memberikan ruang partisipasi warga yang bermakna. Beberapa metode kampanye yang diatur misalnya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar dan debat Capres Cawapres. Secara teori, metode tatap muka dan pertemuan terbatas terlihat memiliki ruang interaksi, hanya saja dalam praktik, metode ini lebih sering dipakai oleh Calon Legislatif. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paling tidak bisa menjadi pedoman para peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye agar benar-benar partisipatif dan bermakna. Dimana secara teknis, kegiatan kampanye bisa dilakukan di tempat-tempat yang lebih egaliter, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan sehingga interaksi bisa terjalin baik untuk mendengarkan, mempertimbangkan sampai menjelaskan. Kata kunci: Kampanye, Peserta Pemilu, Partisipatif
Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik
Kampanye Pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab yang salah satu indikatornya adalah dengan adanya regulasi yang mengaturnya sebagai upaya untuk menegakan kepastian hukum pemilu. Oleh karena itu, dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai pengaturan kampanye di media sosial pada Pemilu 2024 ditinjau dari perspektif normative dan komunikasi politik. Pertanyaannya yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi adalah apakah regulasi yang dibangun sudah dianggap mampu mengakomodir kebutuhan Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu? Kata kunci: Media sosial, kampanye, komunikasi politik, Pemilu 2024
Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024
Penelitian ini mencoba menganalisis faktor judisialisasi politik dalam putusan MK mengenai syarat batas usia Cawapres dan kandidasi Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Judisialisasi politik mengacu pada fenomena di mana keputusan-keputusan pengadilan dan proses hukum digunakan atau dipengaruhi oleh pertimbangan politik (Hirschl, 2008). Fenomena ini mencerminkan keterlibatan politik dalam ranah yudisial, yang seharusnya bersifat independen seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan teori judisialisasi politik dalam politik elektoral, penelitian ini mencoba memahami alasan judisialisasi politik terjadi dalam bentuk intervensi politik terhadap sistem peradilan, pengaruh politik dalam penanganan produk hukum, serta peran politik yang tercermin dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK terkait batas usia Cawapres pada Oktober 2023 merupakan putusan peradilan yang politis dan sarat kepentingan karena pertama, pembahasan uji materiil undang-undang yang cacat prosedural dan subtansial hingga konflik kepentingan yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan keluarga Presiden. Kata Kunci: Judisialisasi Politik, Mahkamah Konstitusi, Gibran, Pilpres 2024
LARANGAN PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT ‘‘KAMPANYE“ MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN SESUAI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor: 65/PUU-XXI/2023
Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Pencegahan dalam pengawasan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tentu saja memerlukan pemetaan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pasal 94 ayat (1) huruf a dengan penilaian yang komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketua majelis ulama indonesia (MUI) bidang dakwah dan Ukhuwah, “Cholil Nafis” menegaskan bahwa jangan menggunakan masjid sebagai tempat untuk kampanye politik, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di masjid. Masjid bisa digunakan untuk pengajian, edukasi, dan masjid harus dijaga kesuciannya. Masjid, tidak salah jika digunakan sebagai tempat untuk memberikan anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Misalnya berupa sikap saling menghormati perbedaan dalam berpolitik, termasuk juga menanamkan jiwa tolerasi dan persaudaraan dalam berpolitik. Masjid jelas tidak boleh dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan politik praktis, karena sering kali kegiatan politik praktis diwarnai dengan fitnah atau adu domba. Bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Diketahui, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Pasal 521, disebutkan bahwa pihak yang terbukti melakukan kampanye ditempat ibadah dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta. dan tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.
DINAMIKA DAN TANTANGAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD PADA PELAKSANAN PEMILU 2024
Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sudah dimulai sejak 22 Juni 2022 dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu telah ditentukan jadwal pelaksanaan tahapananya antara lain tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD sejak tanggal 24 April – 25 November 2023. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD antara lain: Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, atas permohonan Uji Materi terhadap Pasal 187 dan 189 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam penentuan jumlah daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi. Permasalahan lainnya adalah akses Silon yang mesti diberikan kepada Pengawas pemilu pada tahap pencalonan anggota legislatif DPR, DPRD. Pengawas pemilu merasa kesulitan untuk mengakses Silon, Akibatnya kerja-kerja pengawasan tahapan pencalonan menjadi terganggu dan tidak optimal, kesulitan akses ke Silon menjadi isu nasional. Selain itu muncul permasalahan KPU yang merubah batas masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD. Kebijakan secara tidak akuntabel akan menimbulkan perlakuan tidak adil dan membuat kecurigaan kepada KPU. Ada potensi sengketa proses pemilu dan dugaan pelanggaran pemilu. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu yang dirugikan oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Kata Kunci:Pengawasan, Pencalonan DPR dan DPRD, Pemilu 2024
KAMPANYE TERTIB UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS
Pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak dini sudah ditandai oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah terjadinya pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang popular disebut ‘mencuri start kampanye’ oleh partai politik peserta pemilu. Jadwal kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada 28 November 2023, namun peserta pemilu sudah kedapatan melakukan kampanye. Untungnya kesigapan pelaksanaan agenda pengawasan yang dilakukan Bawaslu telah menemukan bentuk pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu ini. Bawaslu telah memberikan sanksi administrative terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Sanksi yang dijaruhkan Bawaslu sesungguhnya sudah menjadi bukti adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Namun demikian pelaksanaan kampanye di luar jadwal ini bukanlah pelanggaran administrative melainkan tindak pidana oleh berdasarkan Pasal Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi hukuman atas pelakunya dapat berupa hukuman penjara dan denda. Perilaku peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat menciderai pelaksanaan pemilu yang ‘free and fair’ (bebas, jujur dan adil) dan secara akumulatif dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun. Oleh karena itu proses penegakan hukum yang tegas tanpa keraguan menjadi keniscayaan untuk menjaga ketertiban dan menjamin terlaksananya pemilu sebagai prasyarat bagi sistem politik yang menganut demokrasi. Kepastian dalam penegakan hukum akan menjamin praktek politik dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan pada kaidah dan norma hukum (rule of law). Kata Kunci: Demokrasi, Hukum, Kampanye
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA PEMILU 2024
Penetapan daftar pemilih merupakan salah satu unsur yang menentukan suksesnya pemilu tahun 2024. Pengawasan penyusunan dan penetapan daftar pemilih menjadi penting karena menjadi dasar untuk melindungi hak pilih. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dengan mensinkronisasikan data kependudukan Warga Negara Indonesia dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian disandingkan dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu terakhir. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara melekat untuk memastikan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat tercatat dan menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Tengah Keterbatasan Akses Data Pemilih
Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. Pertama, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara de jure. Kedua, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Karena itu, penulis penting mengangkat sistem pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data. Perubahan konstruksi hukum di tengah banyaknya kerawanan seperti di atas berdampak pada metode pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hasilnya, pertama, berdasarkan perkembangan politik hukum kepemiluan di Indonesia, pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih karena ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua, metode pengawasan Mutarlih dilakukan dengan cara pengawasan melekat, uji petik, dan patroli pengawasan kawal hak pilih. Ketiga, meskipun Bawaslu memilikiketerbatasan akses data, namun metode pengawasan Bawaslu melalui Hasil pengawasan Mutarlih di tengah keterbatasan data, pada saat pengawasan melekat Coklit Bawaslu menemukan 10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 8 masalah faktual, berdasarkan hasil uji petik atas akurasi data pada 16.683.903 Pemilih, Bawaslu menemukan 8 kategori TMS yang masih masuk ke dalam daftar pemilih sehingga menjadi rawan pada saat penyusunan DPS. Total TMS sebanyak 6.476.221 pemilih. Berdasarkan pengawasan rekap DPT secara nasional, Bawaslu menemukan 8 isu krusial dan 7 saran perbaikan kepada KPU. Dengan demikian, dengan metode yang tepat, Bawaslu berhasil melakukan pengawasan prosedur dan akurasi data secara maksimal di tengah keterbatasan akses data pemilih.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH DALAM KERANGKA HUKUM PEMILU SERTA KAITANNYA DENGAN DOKTRIN KONSTITUSIONALISME DAN DOKTRIN PEMILU DEMOKRATIS
Artikel ini mengkaji pengaturan perlindungan hak untuk memilih dalam kerangka hukum pemilu yang dikaitkan dengan doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak untuk memilih dalam UUD NRI Tahun 1945 serta Putusan MK Nomor: 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan MK Nomor: 102/PUU-VII/2009 telah sejalan dengan doktrin konstitusionalisme maupun doktrin pemilu demokratis. Sedangkan perlindungan hak untuk memilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih mendeskripsikan adanya gradasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dari “hak untuk memilih” menjadi hak “untuk dapat menggunakan hak memilih” dan “hak mengikuti pemungutan suara di TPS”, yang mana gradasi hak konstitusional ini apabila tidak disertai dengan sistem pengadministrasian hak pilih (de yure) yang akurat dengan keadaan faktual (de facto) warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih akan menjadi reduksi hak untuk memilih sehingga tidak sejalan dengan doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis
Peran Program Relawan Demokrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mensukseskan Pemilu
Penelitian ini berangkat dari lima poin yang perlu didiskusikan, pertama, kehawatiran dari kurangnya basis literasi pada program relawan demokrasi yang digagas KPU RI. Padahal program ini menjadi instrument penting dalam mensukseskan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Kedua, selain perlunya melakukan penguatan partisipasi politik warga negara, juga pentingnya para instansi yang terlibat dalam pemilihan umum memberikan dukungan penuh terhadap partisipasi politik warga negara ketika menjelang pemilu. Ketiga, memperjelas posisi warga negara dalam politik demokrasi yang memiliki hak yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang hak politik warga negara dan Pasal 25 Konvenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik.Keempat, momentum konsolidasi demokrasi electoral tahun pemilu 2024. Selama ini konsolidasi demokrasi baru dipahami dengan koordinasi structural antar lembaga-lembaga politik, belum pada persoalan teknis tentang pentingnya dukungan dari instansi pemerintah tentang partisipasi warga negara terhadap pemilu yang jujur adil bebas dan terbuka. kerja-kerja pada kelembagaan pemilu harus diperkuat dengan dibukakan seluas-luasnya akses relawan demokrasi. Kelima, kita sering menghadapi kurangnya regulasi dan pengoptimalan konsep dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan tanpa disadarai kita masih kurang mengoptimalisasikan strategi impelemntasi kebijakan untuk mengakomodir pemilih, karena itu strategi impelementasi dalam mengakomodir pemilih menjadi kunci keberhasilan pelaksana pemilu yang demokratis
ANALISIS PENGAWASAN KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU DKI PADA PEMILU SERENTAK 2024
Artikel ini mencermati kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 di Jakarta oleh Bawaslu setempat yang tidak dibekali data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) atau DP4 yang sudah disandingkan dan disinkronisasi dengan data DPT Pemilu oleh KPU. Pengawasan tanpa DP4 yang di dalamnya terdapat data by name by address, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), berimplikasi terhadap efektivitas pengawasan kegiatan Coklit data pemilih. Meskipun demikian, kegiatan Coklit tetap berjalan tanpa gangguan, problem, masukan serta tanggapan berarti dari masyarakat. Pun demikian, saat kegiatan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), nyaris tanpa catatan keberatan berarti secara tertulis dari partai politik (Parpol). Fenomena dan realitas ini membersitkan dua kemungkinan, yakni: pada satu sisi mengindikasikan bahwa jajaran KPU DKI sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga DPS yang ditetapkan telah memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat (KMA). Namun di sisi lain, DPS tersebut masih memendam potensi masalah krusial sebagai akibat belum sepenuhnya dapat diverifikasi, dan dipastikan tingkat KMA dari DPS oleh jajaran Bawaslu. Karenanya paska penetapan DPS, berbagai potensi masalah terkait daftar pemilih harus dievaluasi, dikaji dan dicarikan solusinya oleh pemangku kepentingan Pemilu agar daftar pemilih tidak menjadi sumber konflik dan ketegangan seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILU PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Kualitas dan validitas data pemilih 2024 secara mutlak sangat diharapkan untuk mewujudkan demokrasi substansial. Penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data pemilih 2024. Data bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen. Triangulasi berdasarkan sumber pengumpulan data. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriftif yaitu menjabarkan secara deskriptif data kualitatif dengan menganalisis keadaan secara sosial, kejadian ataupun fenomena, Hasil penelitian menunjukan bahwa validitas data pemilih dapat menjamin terciptanya demokrasi substansial dan sangat ditentukan pada proses pemutakhiran DPB, DP4, proses coklit Pantarlih, DPS dan DPT, pengawasan yang baik & pelibatan masyarakat secara aktif.
Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah perwujudan hak demokratis setiap warga negara. Dasarnya adalah keyakinan terhadap kedaulatan rakyat yang menuntut agar setiap pemerintahan berada di bawah kekuasaan rakyat. Menurut paham demokrasi modern, kekuasaan harus memiliki legitimasi dari kehendak mereka yang dikuasai. Selanjutnya, setiap wewenang untuk memberikan perintah kepada masyarakat haruslah berdasarkan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat itu sendiri. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hak setiap orang untuk menentukan diri sendiri dan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut seluruh masyarakat. Di luar persetujuan masyarakat tersebut tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk memerintah dan mengatur masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu daftar pemilih menjadi persoalan fundamental dalam setiap pemilu. Oleh karena itu, penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu mesti berpedoman pada prinsip: komprehensif; inklusif; akurat; mutakhir; terbuka; responsif; partisipatif dan akuntabel.
PROBLEMATIKA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILU
Dalam penyelenggaraan Pemilu, data pemilih menjadi instrumen penting kualitas proses demokrasi. Daftar pemilih berkualitas memenuhi unsur komperhensif, akurat dan mutakhir. Dalam upaya menyajikan data pemilih yang berkualitas, maka pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang krusial. Namun faktanya dalam setiap hajatan politik persoalan data pemilih selalu menjadi sorotan publik, baik soal kegandaan, invalid hingga munculnya isu data pemilih siluman. Permasalahan Daftar pemilih menjadi polemik yang selalu berulang dalam penyelenggaraan pemilu dari pemilu 2009 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mengapa dalam proses pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan permasalahan daftar pemilih, Apa saja peran Bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih dalam pemilu dan Bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan daftar pemilih dalam proses pemilu. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil Penelitian menemukan kompleksitas persoalan data pemilih dapat dipetakan akar masalahnya menjadi tiga bagian besar. Upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan data pemilih pada pemilu 2024 berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperlukan langkah kreatif diantaranya agar terjadi sinergisitas antar berbagai institusi penyedia data kependudukan maupun pemilih, termasuk mengurai kompleksitas persoalan data pemilih, maka perlu KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan para stakeholder terkait harus selalu bersinergi guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat.
EVALUASI KINERJA DAN TANTANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PERIODE 2024-2029
Tulisan ini membahas dua hal utama mengenai evaluasi atas kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan tantangan bagi anggota DPD periode 2024-2029 mendatang. DPD-RI yang selama ini dipilih secara langsung dengan metode suara terbanyak berdasarkan sistem pemilu single non transverable vote (SNTV) yang merupakan turunan dari sistem pemilu proporsional akan tetapi dalam kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematikan kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis. DPD-RI inerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik dampaknya peminatnya mengalami penurunan drastis dalam tiga kali pemilihan umum DPD, DPD juga telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD-RI sehingga sempat menimbulkan permasalahan di institusi DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan bagi anggota DPD-RI yang nanti terpilih untuk meningkatkan kinerjanya agar kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata. Kata kunci: DPD-RI, Senator, Kinerja, Pemilihan Umum Serentak
URGENSI PENGAWASAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA ANGGOTA DPD
Menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Indonesia membolehkan mantan narapidana menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat tertentu. Hal ini mengingatkan kembali kepada tantangan pengawasan pencalonan hingga kinerja anggota DPD. Ada kekhawatiran persoalan ini semakin mendalam dengan dibolehkannya mantan narapidana menjadi anggota DPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperketat pengawasan, dimulai dari pengawasan pencalonan.
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU MEMILIH PARTAI POLITIK
Intensitas yang tinggi menjadikan media sosial sebagai saluran komunikasi politik alternative, juga dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dan memungkinkan untuk mempengaruhi perilaku memilih partai politik. Tujuan penelitian ini ada mengetahui gambaran, hubungan dan pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku memilih masyarakat pada partai politik. Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan inklusi responden adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Daerah Pilihan Jawa Tengah IV (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen). Metode Sampel menggunakan Multistage Random Sampling. Jumlah sampel 1.201 orang, Alat pengambilan data dengan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Hasil Penelitian deskriptif diketahui bahwa media WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak dimiliki masyarakat yaitu sebesar 73,% dan WhatsApp juga menjadi media yang paling sering digunakan sebesar 58,2%. Sedangkan hasil analitik menunjukan bahwa Media sosial memiliki hubungan (sig. 0,013) dan pengaruh (sig.0,00) atau <0,05 secara signifikan terhadap tingkat partisipasi memilih partai politik. Saran perlu meningkatkan fungsi media sosial sebagai sarana informasi pemilu dan membuat aturan terkait penggunaan media sosial sebagai alat kampanye partai politik pada pemilu mendatang (2024).
MEKANISME PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU 2024 DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas penyelenggaraan pemilu yang disebutkan, diwujudkan dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan KPU yakni melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu, sementara tugas dan kewenangan Bawaslu, untuk menegakkan keadilan pemilu. Penegakkan keadilan pemilu oleh bawaslu dibagi atas, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu disamping tugas pengawasan. Dalam hal penindakan oleh bawaslu, dapat melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi berkaitan dengan tatacara prosedur dan mekanisme maupun pelanggaran administrasi TSM. Selain hal tersebut, Bawaslu diberikan juga kewenangan penindakan untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yakni, sengketa yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat terhadap keputusan atau berita acara yang telah dikeluarkan oleh KPU yang merugikan hak dan kepentingan peserta pemilu. Selama masa pencalonan anggota DPD mulai dari penyerahan syarat minimal dukungan, verifikasi administrasi dukungan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (silon) dilanjutkan dengan verifikasi faktual dukungan, terdapat 9 (sembilan) permohonan penyelesaian sengketa proses yang telah diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan hasil, seluruh permohonan yang dimohonkan selesai pada tahapan mediasi dengan tercapainya kesepakatan. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Aplikasi Silon, Bawaslu, Sengketa Proses Pemilu, Keputusan/Berita Acara.
FAKTOR KETERPILIHAN CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019
Penelitian ini mencoba menganalisis faktor keterpilihan kandidat perseorangan atau calon independen dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini mengumpulkan data hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan informasi kandidat melalui berbagai liteatur dalam kontestasi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Dengan menggunakan teori preferensi pemilih pada kandidat perseorangan (J-PAL) dan modal sosial (Putnam), penelitian ini mencoba memahami mengapa setiap kandidat memiliki peluang terpilih yang berbeda walaupun semua kandidat sama-sama bersaing melalui jalur perseorangan atau independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu-individu dengan modal sosial yang besar serta pengaruh dalam politik dan afiliasi partai yang kuat memiliki peluang keterpilihan yang tinggi dalam kontestasi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah seperti dalam terpilihnya 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Kata Kunci: Calon Perseorangan, Preferensi Pemilih, Modal Sosial, DPD DKI Jakarta
KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023 yang pada pokoknya memperbolehkan kepada mantan narapidana korupsi untuk Kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif secara khusus menjadi calon anggota DPD namun dengan persyaratan yang telah ditentukan yakni lima tahun sejak dinyatakan resmi keluar dari penjara. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni: (1) bagaimanakah pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik terpidana kasus korupsi dan (2) bagaimanakah justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi. Tulisan ini secara khusus menggunakan metode penulisan yuridis normatif melalui library research yang dianalisis dengan sistematisasi menjadi suatu tulisan ilmiah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana mengandung sejumlah kelemahan dan pada akhirnya pernah dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung karena tidak memenuhi prinsip yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.